Jakarta -- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa menyebut larangan mudik jelang lebaran guna mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) adalah langkah tepat. Dia yakin tak semua daerah punya kemampuan anggaran, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang baik seperti Jabodetabek untuk memerangi corona.

"Pelarangan mudik adalah satu opsi yang bijaksana menurut saya untuk menghindari penyebaran Covid-19 ini ke desa-desa. Kita tahu bahwa di desa atau daerah-daerah tidak semuanya siap menghadapi penyebaran virus ini," kata Nurhayati saat dihubungi wartawan, Selasa (21/4).

Politikus PPP itu mengutip survei LIPI yang menyebut sebagian besar atau 56,22 persen perantau di Jabodetabek bersedia tidak mudik. Namun ia mengingatkan masih ada 43,78 persen orang yang akan mudik jika tak ada larangan dari pemerintah.

Oleh karena itu, Nurhayati menyebut pemerintah harus segera mengambil langkah tegas. Menurutnya, larangan mudik bisa dimulai dengan menyetop arus transportasi dari Jabodetabek ke luar kota.

"Mudik biasanya sepuluh hari sebelum dan sepuluh hari sesudah lebaran. Kalau kita lihat dari kedaruratannya, pencegahan Covid-19 ini, harusnya dari sekarang sudah diberlakukan supaya orang-orang juga betul-betul tidak ada yang mudik lebih awal," tuturnya.

Dia paham bahwa keputusan melarang mudik menjadi dilema di tengah krisis. Pemerintah, ucapnya, perlu menjamin kehidupan para perantau, terutama yang kehilangan pekerjaannya saat krisis.

"Kan kalau tidak mudik di Jabodetabek, akan diberi Bantuan Presiden kan, Rp600 ribu per bulan. Jadi menurut saya, setidaknya menghadapi lebaran sudah cukup ya," ucap dia.

Sejauh ini, pemerintah pusat belum melarang, baru sebatas menganjurkan masyarakat agar tidak mudik saat Idul Fitri.

Virus corona sendiri telah menginfeksi 6.760 orang di Indonesia hingga Senin (20/4). Dari jumlah itu, ada 590 orang meninggal dunia dan 747 dinyatakan telah sembuh.(cnn)