BENGKULU - Luas lahan di Provinsi Bengkulu saat ini sekitar 1 juta 185 ribu hektare lebih. Dari total luasan lahan tersebut, 46 persen kawasan merupakan area penghasil karbon. Untuk mendapatkan insentif pendanaan karbon dari pemerintah pusat ini, ada beberapa dokumen yang harus disiapkan Pemprov Bengkulu, salah satunya dokumen rencana kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Selasa sore (19/9) di ruang rapat rafflesia kantor Gubernur Bengkulu yang di pimpin Pj Sekprov Nandar Munadi. Rapat ini membahas terkait dengan dokumen sebagai persyaratan untuk insentif pendanaan karbon, yakni dokumen perencanaan kerja.

Dikatakan Pj Sekda Provinsi Nandar Munadi, dokumen perencanaan kerja yang telah selesai dirancang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Bengkulu, masih perlu dilakukan presentasi terlebih dahulu, ke Gubernur.
“Kita sudah menyiapkan rencana kerja  terkait dengan program-progam insentif karbon ini. Namun masih diperlukan presentasi lebih lanjut, baik itu ke Gubernur atau Kementerian LHK” kata Nandar Munadi.

Sementara itu, menurut asesmen tim ahli satu dari UGM dan 2 dari Unib, insentif yang bisa didapatkan Provinsi Bengkulu sebesar Rp202 miliar, terhitung dari 2023 sampai dengan 2030. Namun hitungan ini belum ditetapkan karena belum difinalkan.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Safnizar, setelah dipresentasikan ke Gubernur, dokumen perencanaan kerja dilanjutkan ke Kementrian LHK untuk mendapatkan surat rekomendasi. Sehingga nantinya dapat mengajukan proposal terkait dana insentif karbon.

“Sekarang sedang dihitung oleh tenaga ahli, jadi ini belum menjadi dokumen final,” Ucap Safnizar

sumber : RBTVCAMKOHA.COM