Jakarta -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN)Rempang Eco-City harus tetap dijalankan. Kendati demikian, Muhadjir meminta agar pemerintah mengakomodir aspirasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

"Investasi harus tetap jalan tetapi masyarakat juga tetap harus diakomodasi aspirasinya. Mudah-mudahan segera ada solusi yang memuaskan semua pihak," kata Muhadjir di Gedung Kemenko PMK, Rabu (13/9). Muhadjir mengatakan bahwa mencari investor merupakan hal yang sulit dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah menyambut baik investor di Pulau Rempang.

"Jadi namanya investasi juga betul-betul kita sambut karena mencari investor juga tidak mudah sekarang ini. Ini adalah peluang," ujarnya.

Muhadjir menyampaikan dirinya turut hadir saat penandatanganan nota kesepakatan terkait rencana investasi itu di Chengdu, China. Menurutnya, proses negosiasi yang dilakukan cukup alot.

"Saya tahu bagaimana alotnya negosiasi, tetapi kalau itu berkaitan dengan masyarakat, ya masyarakat juga harus didengar dan kemudian dicarikan jalan keluar pokoknya harus ada titik temu," ucapnya.

Konflik ini bermula dari rencana relokasi warga di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru dalam mengembangkan investasi di Pulau Rempang menjadi kawasan industri, perdagangan dan wisata yang terintegrasi. Proyek yang dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) ditargetkan bisa menarik investasi besar yang akan menggunakan lahan seluas seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang 16.500 hektare.

Warga yang mendiami di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru tersebut harus direlokasi ke lahan yang sudah disiapkan. Jumlah warga tersebut diperkirakan antara 7.000 sampai 10.000 jiwa.

Bentrok pun pecah antara aparat dengan warga pada 7 September lalu. Aparat gabungan disebut memasuki wilayah perkampungan warga. Sementara warga memilih bertahan dan menolak pemasangan patok lahan sebagai langkah untuk merelokasi.

Tak berhenti di sana, kerusuhan kembali terjadi pada 11 September saat ribuan warga menggeruduk kantor BP Batam, Kota Batam untuk menolak rencana relokasi dan meminta tujuh massa aksi warga dibebaskan.*

sumber : CNN Indonesia