BOGOR - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan proyek food estate atau lumbung pangan merupakan bagian dari kejahatan lingkungan hidup. Hal itu terkait temuan soal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun mengalir ke partai politik (parpol).

"Kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto seusai menghadiri acara pemberian rekor MURI kepada PDIP terkait pengobatan gratis di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023).

Hasto menuturkan dalam praktiknya disalahgunakan lantaran banyak hutan-hutan ditebang habis.
"Tetapi dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estatenya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya.

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini mengajak semua pihak pentingnya merawat bumi Pertiwi Indonesia.
Karenanya, Hasto mengingatkan masyarakat untuk mencari calon pemimpin yang memiliki rekam jejak merawat bumi Pertiwi Indonesia.

"Mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record dalam merawat Pertiwi, merawat kehidupan dalam merawat kehidupan, di dalam membangun masa depan yang berkemajuan bagi seluruh komponen bangsa," ungkapnya.
Lebih lanjut, dia meminta PPATK agar mengungkapkan temuan tersebut. Terlebih, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memilki perhatian terhadap lingkungan.

"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian," tutur Hasto.

Sementara itu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan dampak perubahan iklim kian terasa, mulai dari bencana alam, polusi udara dan pemanasan global yang berdampak buruk pada kualitas tanah untuk pertanian dan perkebunan.

Bahkan kata dia, diprediksi 8 persen lahan pertanian di dunia tidak akan lagi bisa digunakan jika suhu bumi meningkat 1,5 derajat celcius. Kelaparan juga diprediksi meningkat 20 persen akibat pemanasan global.

Target Net Zero Emission pada tahun 2060 yang dicanangkan Indonesia dipandang tidak akan cukup jika berkaca dari proses yang berjalan saat ini. Berkenaan dengan itu, AHY menyatakan tak boleh ada lagi undang-undang yang seolah memfasilitasi terjadinya kerusakan alam.

"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus konsisten menjalankan kebijakan yang pro lingkungan. Jangan ada lagi undang-undang yang seolah memfasilitasi terjadinya kerusakan alam," kata AHY dalam pidato politiknya, Jumat (14/7/2023).*

sumber : TRIBUNNEWS.COM,