Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membandingkan penanganan massa Habib Rizieq Syihab (HRS) oleh pihaknya dengan Pilkada. Menanggapi hal tersebut, KPU membeberkan upaya mengamankan Pilkada dari COVID-19 dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

"Sampai sejauh ini koordinasi antara KPU dengan pemerintah daerah terkait penerapan protokol kesehatan di mana Pilkada diselenggarakan secara umum berjalan dengan baik," kata Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, saat dihubungi, Selasa, (17/11/2020).

Raka mengatakan KPU berkoordinasi dengan Pemda dan Satgas Penanganan COVID-19 di daerah terkait sosialisasi pentingnya protokol kesehatan dalam Pilkada. Ia menjelaskan penanganan protokol kesehatan dalam Pilkada terus dibahas dan dievaluasi antara KPU dengan stakeholder terkait, KPU pusat juga berkoordinasi ke jajaran KPU daerah.

Selain itu, KPU memastikan upaya sosialisasi dan koordinasi telah dilakukan mulai dari pembentukan PKPU terkait Pilkada ditengah pandemi COVID-19 hingga diimplementasikan. Kemudian, Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam Pilkada.

"Terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam Pilkada juga telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu. Rekomendasi yang disampaikan ke KPU terkait hal itu, juga ditindaklanjuti oleh KPU setempat. Ke depan hal ini perlu lebih dioptimalkan sampai keseluruhan tahapan Pilkada selesai," ungkapnya.

Lebih lanjut, Raka memastikan KPU provinsi dan kabupaten/kota selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu setempat terkait penerapan protokol kesehatan dalam Pilkada. Raka menyebut di sejumlah daerah juga sudah diadakan MoU antara KPU daerah dengan Satgas COVID-19 dan dinas kesehatan terkait penerapan protokol kesehatan dalam Pilkada.

"Berikut beberapa contoh laporan dari daerah, Kaltim, sebelum kegiatan KPU provinsi berkoordinasi dengan Satgas provinsi, 9 kabupaten/kota yang Pilkada sudah koordinasi dengan Satgas Gugus Tugas COVID-19 dan Dinkes masing-masing terkait kesiapan Pilkada ditengah pandemi COVID-19," ungkapnya.

Raka juga memaparkan daerah lain, misalnya di Gorontalo, sebelum kegiatan, KPU berkoordinasi dengan Satgas di kabupaten dan di beberapa kesempatan, rakor bersama KPU, Satgas, Kesbang dan LO paslon. Tak hanya itu, di 19 Kabupaten/kota di Jatim, secara umum aman.

"KPU selalu koordinasi dengan Satgas COVID-19 setempat, sebelum berkegiatan dengan mengumpulkan massa. Satgas juga menerjunkan personilnya. Rekomendasi Satgas diberikan kepada KPU Kota Blitar untuk melaksanakan rapid test bagi para peserta dan hadirin debat," ungkapnya.

"Kami KPU RI secara terus menerus melakukan koordinasi dan monitoring dimana masing-masing daerah juga melaporkannya," imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut jajarannya melakukan tindakan proaktif saat ada potensi keramaian massa Habib Rizieq Syihab. Lalu Anies membandingkannya dengan penanganan Pilkada Serentak 2020.

"Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan. Anda lihat pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat (resmi) mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/11).

Tindakan proaktif yang disebut Anies salah satunya imbauan untuk menaati protokol kesehatan oleh Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara kepada Habib Rizieq dan panitia Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat.

"Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Jadi, kalau kemarin, Wali Kota Jakarta Pusat mengirimkan surat mengingatkan bahwa ada ketentuan yang harus ditaati dalam kegiatan-kegiatan, dan ini dilakukan oleh Jakarta," kata Anies.(dtc)