Pekanbaru, Mimbarnegeri.com – Diam-diam tapi ketahuan! Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Pekanbaru, Hambali Nanda Manurung, akhirnya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Selasa (7/10/2025).

Sosok pejabat yang biasanya tampak percaya diri itu tiba-tiba berubah jadi “pemain bisu” saat dihadang awak media usai keluar dari ruang pemeriksaan.

Pemeriksaan terhadap Hambali bukan tanpa alasan. Ia diduga kuat terlibat dalam kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang disebut-sebut menjadi salah satu “borok lama” di tubuh Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru.

Ironisnya, ketika rakyat tengah berjibaku dengan ekonomi yang sulit, anggaran perjalanan dinas justru diduga dijadikan ajang permainan oknum pejabat.

Informasi yang beredar menyebutkan, Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pekanbaru telah memanggil sejumlah staf dan pejabat sekretariat DPRD dalam dua pekan terakhir. Namun, pemeriksaan terhadap Hambali menjadi yang pertama menyentuh pejabat tinggi setingkat Sekwan.

Hal ini dinilai sebagai sinyal bahwa Kejari mulai serius menelusuri dugaan penyimpangan penggunaan uang negara tersebut.

Sekitar pukul 13.00 WIB, Hambali tampak buru-buru keluar dari ruang pemeriksaan. Dengan raut wajah tegang, ia langsung menuju mobil dinasnya tanpa menjawab satu pun pertanyaan dari wartawan.

Upaya awak media untuk mendapatkan keterangan pun sia-sia, Hambali memilih diam seribu bahasa.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru, Niky Juniesmero, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.

“Benar, kami memanggil Sekwan DPRD Pekanbaru, Hambali Nanda Manurung, dalam rangka pemeriksaan,” ujarnya singkat.

Saat ditanya apakah pemeriksaan itu berkaitan dengan dugaan SPPD fiktif, Niky enggan memberi keterangan lebih jauh.

“Untuk sementara saya belum bisa berkomentar banyak. Prosesnya masih berjalan,” tambahnya diplomatis.

Sikap tertutup dari pihak kejaksaan dan diamnya sang Sekwan semakin memunculkan tanda tanya besar: seberapa dalam sebenarnya dugaan permainan anggaran perjalanan dinas di DPRD Pekanbaru ini?

Sebagai catatan, nama Hambali sebelumnya juga sempat mencuat pada Juni 2023, ketika dirinya diperiksa KPK terkait kasus lain di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia pun dikenal publik sebagai pejabat yang jarang tampil terbuka dan dinilai sulit diakses dalam urusan informasi publik.

Kini, ketika kasus SPPD fiktif mencuat ke permukaan, semua sorot mata tertuju padanya. Publik menunggu kejelasan: ada apa sebenarnya di balik diamnya sang Sekwan? Apakah ini menjadi awal terbongkarnya praktik-praktik korupsi yang lebih sistematis di lingkungan legislatif kota ini?

Satu hal pasti, GarisKhatulistiwa.com akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Sebab, uang rakyat bukanlah mainan, dan kepercayaan publik bukan barang dagangan. (red)