Jakarta - Menteri ATR/BPN mengakui masih banyak menerima keluhan masyarakat terkait sengketa lahan. Kasus yang banyak diterima berkaitan dengan sengketa lahan yang melibatkan aset BUMN/BUMD dengan warga.

Hadi awalnya bicara empat isu yang akan dibahas dalam acara Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) Summit 2023 di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dia mencontohkan adanya kasus sengketa lahan yang melibatkan tanah milik BUMN dengan warga di Sumatera Utara (Sumut)

"PTPN sampai sekarang juga masih belum diselesaikan di Simalingkar (Sumut), belum selesai. Mari kita kejar," kata Hadi dalam acara 'Welcoming Dinner' GTRA Summit di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Selasa (29/8/2023).

Hadi mengatakan pengaduan masyarakat soal sengketa tanah juga banyak diterima oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Dia mengingatkan aduan itu harus segera ditindaklanjuti.

"Itu tiap hari KSP menerima aduan masyarakat, ribuan keluhan masyarakat. Apakah kita hanya membaca, kita tumpuk? Kita dosa," ujar Hadi.

Hadi mengaku persoalan tanah selalu kompleks dan melibatkan banyak instansi. Dia menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral antarlembaga dan kementerian dalam menyelesaikan persoalan sengketa lahan.

Dia menambahkan momen GTRA Summit diharapkan tidak hanya menjadi acara seremonial semata. Kegiatan tersebut, lanjut Hadi, harus menciptakan hasil kerja yang bisa dirasakan masyarakat.

"Ini adalah satu permasalahan yang harus kita selesaikan pada saat GTR Summit. Oleh karena itu bahwa GTRA Summit ini kita sudah melaksanakan FGD sebanyak 11 kali dengan kementerian lintas kementerian. Kami mengharapkan dalam GTRA Summit ini bukan hanya seremonial saja, tapi di lapangan kita kerja konkret untuk masyarakat," jelas Hadi.

"Saya yakin dengan tekad yang kuat kita besok akan mendeklarasikan semangat kita untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa negara hadir untuk masyarakat. Permasalahan-permasalahan di lapangan kita selesaikan walaupun bertahap," tambahnya.

Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) Summit kembali digelar tahun ini di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Ada empat isu pertanahan yang akan dibahas dalam GTRA Summit edisi kedua ini.

GTRA Summit 2023 mengusung tema Transformasi Reformasi Agraria: Mewujudkan Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat. Tema tersebut mengacu pada masih banyaknya masalah pertanahan yang terjadi di masyarakat.

"Tema ini dilatarbelakangi oleh berbagai kasus agraria baik berupa sengketa, konflik, maupun perkara pertanahan yang ada di negara kita," kataDirektur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Dalu Agung Darmawan, dalam prarapat koordinasi GTRA Summit di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Selasa (29/8/2023).

GTRA Summit tahun ini akan diikuti oleh 264 peserta yang hadir langsung di Kabupaten Karimun. Kegiatan itu digelar hari ini hingga Kamis (31/8).

Dalu mengatakan ada empat sub-tema yang akan dibahas detail dalam GTRA Summit tahun ini. Tema itu di antaranya berkaitan legalitas aset permukiman di atas air.

"Dari tema utama dimaksud terdapat 4 sub-tema yang menurut hemat kita semuanya menjadi perhatian GTRA dari pusat maupun daerah. Pertama, penguatan skema legalisasi aset permukiman di atas air, pulau-pulau kecil, dan pulau kecil terluar," katanya.

Isu kedua yang dibahas berkaitan dengan konflik agraria aset BUMN/BUMD serta BMN/BMD yang telah dikuasai oleh masyarakat. Dua isu lainnya yang turut menjadi fokus di GTRA Summit tahun ini terkaitarah kebijakan penyelesaian permasalahan di tanah transmigrasi dan percepatan restribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.

"GTRA Summit ini wujud kerja sama dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam percepatan reforma agraria untuk selesaikan isu-isu dalam proses sinkronisasi penataan aset dan akses serta upaya mencari terobosan dalam penyelesaian masalah dimaksud," ujar Dalu.

sumber : detik.com