PEKANBARU - Kabar baik kembali diukir Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Melalui berbagai upaya, kini kondisi keuangan Pemprov Riau sudah masuk level kemandirian fiskal.

"Alhamdulillah, berdasarkan data struktur APBD Provinsi Riau dari 2019 sampai 2023, dapat disimpulkan bahwa Pemprov Riau semakin baik dalam konsistensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Serta mengurangi ketergantungan keuangan pada Dana Transfer Pusat," ucap Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar di Pekanbaru, Rabu (9/11/2022).

Sekedar info, kemandirian fiskal merupakan perbandingan PAD terhadap Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.

Pada Tahun Anggaran 2019, APBD Provinsi Riau sebesar Rp9,421 triliun terdiri dari dana transfer sebesar Rp5,813 triliun dan PAD sebesar Rp3,064 triliun.

Tahun Anggaran 2020, APBD Provinsi Riau sebesar Rp8,736 triliun terdiri dari dana transfer sebesar Rp5,417 triliun dan PAD sebesar Rp3,316 triliun.

Tahun Anggaran 2021, APBD Provinsi Riau sebesar Rp9,183 triliun terdiri dari dana transfer sebesar Rp5,116 triliun dan PAD sebesar Rp4,014 triliun.

Tahun Anggaran 2022, APBD Provinsi Riau sebesar Rp8,932 triliun terdiri dari dana transfer sebesar Rp4,084 triliun dan PAD sebesar Rp4,839 triliun.

Pada Tahun Anggaran 2023, target APBD sebesar Rp9,178 triliun terdiri dari dana transfer sebesar Rp3,764 triliun dan PAD sebesar Rp5,410 triliun.

Pada APBD TA 2022 dan target APBD TA 2023, tercatat PAD sudah lebih besar dari dana transfer. Menunjukkan bahwa Riau sudah masuk level kemandirian fiskal.

"Tahun 2022 telah membuktikan bahwa postur APBD telah didesain menggambarkan kemandirian fiskal, dimana komposisi angka PAD lebih besar dibanding Dana Transfer Pusat, meskipun Riau sebagai daerah penghasil," ulas Gubri lagi.

Dengan demikian, Pemprov Riau secara pasti menuju derajat desentralisasi lebih baik sebagai bukti jajaran Pemprov Riau mampu melakukan tatakelola pemerintahan yang lebih baik (good governance).

"Salah satu tujuan otonomi daerah ya kemandirian fiskal. Daerah jangan tergantung terus dengan dana transfer dari pusat. Daerah harus mampu menggali dan meningkatkan PAD sendiri," pungkas Gubri Syamsuar. (rilis)