Ketika Batang Terendam Itu Timbul Kembali, Banyak Pihak Yang Menangguk Diair Keruh

Salamuddin Purba Bersama Pengacaranya Ranto Sibarani

Dumai – mimbarnegeri.com, Salamuddin Purba selaku ketua Perkumpulan Penggiat Penyelamat Kekayaan Daerah (P3KD) Provinsi Riau dan Ali Sidik selaku anggota Perkumpulan tidak sedikitpun membayangkan bahwa mereka akan mengalami nasib se tragis ini yaitu mendekan dibalik jeruji besi atas niat baik untuk menyelamatkan kekayaan Negara dan hak milik ahli waris.

Padahal menurut Salamuddin purba langkah langkah prefentip telah dilakukan, diantaranya menyelidiki status lahan, kemudian menyurati Kementerian ATR/BPN dan inistitusi penting lainnya. Tujuannya menurut Salamuddin Purba dalam laporannya agar mereka tidak salah langkah dalam mengambil keputusan.

Bagian kronologis sebagai pengalaman terkait kekayaan Negara yang diupayakan untuk diselamatkan oleh Salamuddin Purba bersama Perkumpulan yang dipimpinnya telah membagikan informasi tersebut pada wartawan mimbar negeri belum lama ini dari balik jeruji besi rumah tahanan Polres Dumai.

Menurut Purba bahwa upaya penyelamatan kekayaan negara pihaknya telah melakukan investigasi dan mengumpulkan keterangan dari tokoh masyarakat setempat dan di lanjutkan dengan pengambilan titik koordinat ke lokasi, kemudian melakukan konfirmasi tentang status lahan berdasarkan titik koordinasi geografis kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah XIX Pekanbaru.

Jawaban yang disampaikan BPKH wilayah XIX melalui surat No.S.519/BPKH.XIX/DKH/9/2020. Tanggal 01 September 2020. Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinasi geografi yang tercantum pada surat  Ketua Perkumpulan Penggiat Penyelamat Kekayaan daerah Provinsi Riau No. 18/P3KD/Konf/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020 terhadap peta lampiran keputusan mentri Kehutanan No. 377/KPTS-II/1997 tanggal 21 juli 1997 tentang pelapasan sebagian kawasan hutan yang terletak di kelompok hutan s. Mampu – s. Teras Kabupaten Daerah TK II Bengkalis Provinsi TK I – Riau untuk pembangunan kawasan industri atau nama PT. NURINTA BAGANYASA  bahwa sebagian titik koordinat yang telah di telaah berada di area izin pelepasan kawasan hutan a.n PT. NURINTA BAGANYASA. Hasil telaahan  yang selengkapnya adalah sebagaimana tergambar pada peta terlampir.

Mengutip rekaman suara Ir. Murnis Mansyur yang mengklaim bahwa lahan tersebut merupakan milik  PT. TRISTAR PALM INTERNATIONAL  dan telah mengantongi izin Industri adalah keliru, karena meneurut Salamuddin Purba hingga saat ini belum ada pencabutan dan pembatalan SK Nomor : 377/KPTS-II/1997 terhadap PT. NURINTA BAGANYASA Ujar Purba.

Salamuddin Purba mengaku siap membantu satgas Mafia tanah bentukan polri dan kepaksaan agung untuk membongkar aktor yang memperjual belikan tanah milik negara seluas 1048 hektar di kecamatan Sungai Sembilan data terkait adanya jual beli atas barang milik negara berupa tanah seluas 1048 hektar telah disiapkan.

Ir. Murnis Mansyur boleh saja menyebloskan Salamuddin dan Ali Sidik ke Penjara Polres Dumai “ tapi saya tidak akan berhenti membongkar 1048 hektar tanah milik negara dibawah penguasaan Kementrian Kehutanan RI “badai pasti berlalu” Salamuddin Purba optimis bahwa mafia tanah bakal terbongkar. *tim

TERKAIT