Warga Bukit Batrem Apresiasi Pembentukan TPPT Pemko Dumai

Pertemuan antara warga, LurahBukit Batrem dengan Husendro,SH MH didampingi Ketua TPTM Dumai.S.Purba

Dumai, mimbarnegeri.com. Warga Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur apresiasi dan merespon upaya Pemerintah Kota Dumai soal Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Tanah Konsesi ex konsesi PT. Chevron Pasifik Indonesia (CPI) Dumai (berita mimbarnegeri.com Selasa 11/01/2022) repon warga  disampaikan pada saat pertemuan antara warga Bukit Batrem dengan Husendro SH, MH, di Balai Kelurahan Bukit Batrem turut hadir dalam pertemuan tersebut Lurah Bukit Batrem, Sekretaris Lurah dan Puluhan warga dan tokoh masyarakat di Kelurahan Bukit Batrem. Dalam pertemuan tersebut Lurah Bukit Batrem berkesempatan menyampaikan sepatah dua kata, bahwa warga Bukit Batrem menyambut baik atas kunjungan silahturahmi Husendro, SH, MH bersama TPTM Dumai ke Kelurahan Bukit Batrem.

Dalam pertemuan tersebut Husendro mengakui bahwa dirinya merasa “berutang” sampai hari ini “saya berhutang” kepada masyarakat yang tinggal ditanah ex konsesi CPI disampaikan Husendro dalam pertemuan silahturahmi di Balai Kelurahan Bukit Batrem. Husendro juga mengaku abai dalam permasalahan ini diperkirakan 4 tahun, terakhir pada saat Kunjunga alm. Amris bersama TPTM Dumai yang diketuai Salamuddin Purba pada saat menjabat sebagai Tenaga Ahli Pertanahan di DPR RI terangnya padahal permasalahan tanah ex konsesi CPI sudah dituangkan dalam “Buku Putih” semua permasalahan ex tanah konsesi sudah terangkum dalam buku putih tersebut dan merupakan rekomendasi dari Komnas HAM RI  kepada Presiden RI Joko Widodo dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ujarnya.

Menurut Husendro bahwa permasalahan tanah ex konsesi diterimanya berawal atas pengaduan masyarakat Bukit Batrem, Bumi Ayu dan Teluk Binjai disampaikan TPTM Dumai pada tahun 2011 silam pada saat menjabat sebagai pejabat Negara di Komnas HAM RI sesuai data tahun 2011 pada saat Tim Komnas HAM ke Dumai diperkirakan jumlah warga yang memiliki rumah sekitar 4.500 di lokasi tanah ex konsesi CPI, namun belakangan terbetik kabar baru baru ini yang diterimanya membengkak menjadi belasan ribu, oleh sebab itu lanjut Husendro perlu dilakukan pendataan ulang, memang pekerjaan pendataan ulang bukan pekerjaan ringan dan butuh waktu  ujar Husendro.

Husendro sebelum silahturahmi ke masyarakat Bukit Batrem telah menyambangi Sekdako Dumai Indra Gunawan didampingi Ass-I, Biro Hukum dan Kabag Kesra Setdako Dumai dalam pertemuan dengan Sekdako Dumai bahwa Pemko Dumai berjanji dalam waktu dekat akan membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Tanah (TPPT) Ex Konsesi PT. CPI dengan adanya TPPT tersebut tinggal kesiapan dari masyarakat yang tinggal di ex konsesi PT. CPI sebagai bentuk dukungan terhadap TPPT bentukan Pemkot Dumai pungkasnya.

Dalam acara silahturahmi dengan warga Kelurahan Bukit Batrem Husendro  memberi kesempatan kepada warga untuk bertanya terkait permasalahan konsesi ex PT. CPI  dalam Tanya jawab tersebut disimpulkan perlu dilakukan pendataan ulang karena telah terjadi pembengkakan jumlah warga yang menduduki ex konsesi PT. CPI tidak sesuai dengan jumlah warga yang terdata dalam buku putih prodak Komnas HAM tersebut, maka perlu dibentuk suatu badan organisasi kemasyarakatan secara permanen Imbuhnya (pur)