Tahun 2022, Dua Desa di Kepulauan Meranti Kembali Dapat Bantuan Penanganan Abrasi

SELATPANJANG - Persoalan abrasi di Kepulauan Meranti masih menjadi momok menakutkan bagi kabupaten termuda di Riau itu.

Dampak abrasi sangat terasa bagi masyarakat dimana meningkatnya kemiskinan dan hilangnya fasilitas sosial masyarakat seperti hilangnya tempat tinggal dan rusaknya perkebunan. Selain itu dari sisi pertahanan keamanan, panjang garis pantai juga berkurang hingga mempengaruhi luas wilayah negara.

Terkait persoalan ini, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah bersama Kepala Desa Bantar, Mulyadi dan didampingi Ketua Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila, Kepulauan Meranti, Boby Iskandar kembali mendatangi Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera III dan Kepala BWS, Ir Sahril, SP. Divisi dibawah Kementerian PUPR ini merupakan yang ditunjuk untuk menyelesaikan persoalan abrasi di wilayah pesisir, Rabu (8/9/2021).

Dalam pertemuan itu, ketua DPRD yang akrab disapa Jack ini meminta agar pemerintah pusat menjadikan Kepulauan Meranti menjadi prioritas terutama dalam menyelamatkan daerah ini dari persoalan abrasi. Mengingat penanganan abrasi sangat membutuhkan biaya yang besar.

Dikatakan hal yang paling efektif dalam mengatasi abrasi adalah pembuatan batu bronjong, namun pembangunannya memakan biaya yang besar.

"Abrasi menjadi persoalan serius di Kabupaten Kepulauan Meranti ini. Untuk menanganinya, melalui APBD dirasakan sangat sulit, karena biayanya sangat tinggi. Untuk 500 meter batu pemecah ombak saja menghabiskan anggaran Rp20 miliar. Dikarenakan biaya pembangunannya sangat besar, kita meminta kepada pemerintah pusat melalui BWS Riau agar Kepulauan Meranti diperhatikan dengan serius," kata Ardiansyah.

Perjuangan untuk terus menjemput bola dengan dilakukan koordinasi yang cukup menguras waktu dan tenaga untuk menyelamatkan abrasi ini akhirnya membuahkan hasil, pembangunannya akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023.

"Alhamdulillah dengan perjuangan yang kita lakukan, dalam tiga tahun ini kita dapat terus yang sebelumnya telah kita perjuangkan. Kita berharap dapat lagi untuk desa yang kita ajukan ini, inshaallah ini akan bertahap, dimana tahun 2022 ini dibangun di Desa Sonde dan Bantar dan untuk tahun 2023 akan dibangun di Desa Permai dan Anak Setatah dengan panjang masing-masing 500 meter, tim survei BWS juga sudah turun ke lapangan," kata Jack.

Jack mengatakan, selain koordinasi intensif yang dilakukan, pembangunan batu pemecah ombak ini merupakan bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Kepulauan dalam upaya penanggulangan abrasi.

"Koordinasi kita ke pemerintah pusat melalui BWS sangat baik dan tanggapannya juga bagus. Mereka juga ingin wilayah pesisir dibangun, jangan sampai berkurangnya wilayah daratan di wilayah perbatasan," ungkapnya.

Ditambahkan Jack, pihaknya juga sebelumnya telah mengajukan untuk pembangunan pengamanan pantai untuk dua titik yang saat ini sedang dikerjakan. Yakni di Desa Centai, Kecamatan Pulau Merbau dan Tanah Merah Kecamatan Rangsang Pesisir. Tidak tanggung-tanggung nilai proyeknya mencapai Rp30 miliar.

Sementara itu Kepala Desa Bantar, Mulyadi alias Ajan sangat bersyukur dengan akan direalisasikannya pembangunan tanggul tersebut.

"Kita sangat berharap dengan program penanganan abrasi berupa batu pemecah gelombang ini. Untuk kita ketahui bersama, abrasi yang menghantam Pulau Rangsang terutama di Desa Bantar sangat memprihatinkan. Dalam pertemuan bersama BWS, inshaallah tahun 2022 Desa Bantar menjadi salah satu menjadi prioritas, untuk itu saya juga berharap dukungan dan doa dari masyarakat supaya yang kita diperjuangkan ini bisa terealisasi nantinya," kata Mulyadi.

Ditambahkan, dalam memperjuangkan hal ini tidak terlepas dari sosok ketua Sapma Pemuda Pancasila yang awalnya menginisiasi pertemuan kepada ketua DPRD dan BWS Sumatera III.

"Ini perjuangan kita bersama, dan ini tidak terlepas juga dari bantuan ketua Sapma Pemuda Pancasila yang telah menginisiasi pertemuan dan sampai pada akhirnya akan direalisasikan pembangunannya pada tahun depan," pungkasnya.(hrc)

TERKAIT