Dumai, mimbarnegeri.com. Walikota Dumai H. Paisal dan Wawako Dumai Amris (Alm). Pemimpin pilihan rakyat Dumai secara demokratis dalam Pilkada belum lama ini, dengan masa jabatan 2021-2025. “Sejak dilantik maka tidak ada lagi yang menang atau yang kalah” Paisal dan Amris almarhum menjadi “bapak warga” Dumai. Tumpuan harapan seluruh elemen masyarakat “dipundak” Walikota terpilih dengan harapan agar kota Dumai kedepan bisa lebih baik.

H. Paisal dalam mengangkat sumpah Jabatan  mengagungkan ke jujuran dan keadilan di situlah akar permasalahannya jangan sampai pemerintahan dibawah kepemimpinan H. Paisal dinilai buruk karena salah menempatkan posisi “pembantunya” ujar Salamuddin Purba Ketua Umum Penggiat Penyelamat Kekayaan Daerah (P3KD) Provinsi Riau.

Menurut Purba sapaan akrab para awak Jurnalis dan kalangan LSM mengatakan bahwa kaitan dengan terpilihnya H. Paisal dan Amris (Alm)  diharapkan semoga orang yang ditempatkan sebagai “pembantu” dalam menjalankan “roda” pemerintahan, terutama pada jabatan strategis. Pejabat yang ditunjuk harus memiliki fakta integritas dan berkomitmen mampu menjalankan visi dan misi Walikota dan Wawako Dumai  secara baik dan bertangungjawab dan terbebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) kata Purba.
Sebab apa bila Walikota Dumai H. Paisal salah dalam memilih “pembantu” apakah itu Kepala Dinas, Camat, Kabid, Kasi dan Lurah. Walikota Dumai H. Paisal bisa terbelenggu dalam menjalankan roda pemerintahan yang dipimpinnya, ujung-ujungnya tahun 2024, bakal kehilangan konsutuen, Purba mengingatkan disampaikan dalam bincang-bincang dengan wartawan mimbarnegeri.com di Pekanbaru Senin (26/07/2021)

Menurut Purba. bahwa fakta integritas seorang pejabat sangat penting, makanya jangan pilih oknum pejabat yang diduga pernah terlibat korupsi, dan dugaan penyalah gunaan jabatan. Dari daftar pejabat yang baru dilantik,  sepertinya ada beberapa nama oknum ASN yang diduga pernah terlibat korupsi dan dugaan penyalah gunaan jabatan, sehingga kalangan netizen menilai bahwa pelantikan Plt, eselon 2, 3 dan eselon 4,  baru-baru ini, jauh dari harapan kalangan netizen. Sebab para pejabat yang dilantik meskipun statusnya masih Plt, tapi wajah wajah pejabat yang dilantik ada pejabat yang menduduki jabatan strategis, hingga hari ini menyisakan masalah pada saat menjabat sebelum dilantik Walikota Dumai H. Paisal menjadi pejabat baru dilingkungan Pemko Dumai.
Contoh misal sambungnya. Pejabat yang menyisakan masalah tapi terpilih menduduki jabatan strategis yaitu mantan Camat Sungai Sembilan yang juga mantan Kadis PU-PR Kota Dumai sekarang menjabat Plt. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai dan ada juga pejabat yang baru dilantik yang diduga terlibat korupsi, sekarang menduduki jabatan “empuk” atau disebut jabatan “basah”. Mestinya oknum-oknum yang pernah berurusan dengan penegak hukum apalagi terkait dengan korupsi, kemudian dugaan penyalahgunaan jabatan, sebaiknya jangan diberi jabatan.

Dalam memilih “Pembantu” Wako Dumai H. Paisal jangan mau di interfensi oleh siapapun karena hak preogratif itu mutlak ditangan Walikota Dumai H. Paisal. Namun, yang namanya pejabat berstatus Plt.  kapan saja bisa di “depak” karena untuk mendepaknya, hak preogratif wali Kota Dumai H. Paisal asalkan jangan ada campur tangan politik, maupun campur tangan oligarki dilingkaran pemerintahan. Soalnya Fenomena ini, Walikota Dumai H. Paisal bisa terbelenggu.

Oleh karenanya sebelum Plt yang ditunjuk “Fondasinya” menjadi kokoh di instansi yang didudukinya, sebaiknya diganti dengan pejabat baru, yang ahli dibidangnya. Namun tergantung Walikota bagaimana melihatnya “jangan jangan oknum yang ditunjuk sebagai pembantu” memegang kartu “As”, diprediksi yang mungkin ada orang-orang tertentu punya andil dalam upaya memenangkan Pilkada pasangan “PAS”, tidak hanya tenaga, tapi mungkin memegang finansial, “pemegang kunci” yang tidak pernah kita ketahui sampai masa pemerintahan “PAS” berakhir pada 2024. Semoga saja prediksi tersebut salah (**red)