PEKANBARU - Plh Sekdaprov Riau Masrul Kasmy bersama Asisten III Setdaprov Riau Syahrial Abdi, Kaban BPKAD Provinsi Riau Indra, dan Kepala Inspektorat Provinsi Riau Sigit Juli Hendriawan menghadiri rapat implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pelaksanaan dan penatausahaan APBD tahun anggaran 2021 secara virtual di Riau Command Center Gedung Menara Lancang Kuning, Kamis (21/1/2021).

Seperti diketahui, SIPD merupakan sistem informasi Pemerintah Daerah (Pemda) yang terdiri dari pembangunan daerah, keuangan daerah dan pemerintahan lainnya yang berfungsi untuk memfasilitasi seluruh proses perencanaan, transaksi keuangan hingga pelaporan seluruh Pemda di Indonesia.

Untuk itu, tak jarang aplikasi yang baru di-lauching akhir tahun lalu ini masih memiliki berbagai kendala didalam penggunaannya.

Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ditjen Bangda Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan mengatakan rapat implementasi SIPD pelaksanaan dan penatausahaan dilaksanakan dalam rangka menerapkan SIPD penatausahaan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) serta mencari solusi dan memecahkan berbagai permasalah yang dialami oleh Pemda.

Adanya pertemuan ini, ujar Horas, diharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapai dengan harapan bisa mencarikan solusi sehingga semua daerah nantinya sudah bisa menggunakan aplikasi SIPD secara efektif.

"Penerapan implementasi SIPD penatausahaan tentunya merupakan kelanjutan dari SIPD didalam penganggaran," tambahnya.

Lebih lanjut Horas menyampaikan, SIPD merupakan amanat dari Undang-Undang dan juga Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bermaksud Pemda diwajibkan untuk bisa memberikan informasi terkait dengan keuangan daerah dan kebutuhan daerah lainnya.

"Untuk itu kami berharap seluruh jajaran pemerintah di Indonesia agar menggunakan SIPD penatausahaan, tujuannya menyatukan data perencanaan keuangan dan pelaporan hingga menyeragamkan proses perencanaan keuangan di daerah," pungkasnya.(*)