Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di Riau menolak rencana Kongres Luar Biasa (KLB)..

Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno terenyuh atas ucapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat membuka sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres.

Eks penasihat KPK Abdullah Hehamahua dan Ketua Umum FPI Sobri Lubis berada sepanggung di mobil orasi demonstrasi kawal sidang gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK)..

Front Pembela Islam (FPI) menegaskan pihaknya kehadiran mereka dalam aksi damai di Jalan Medan Merdeka Barat,.

Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Pekanbaru mencapai 229 kasus. Data itu tercatat, dari Januari 2019 sampai awal Juni.

Massa menamakan diri Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) melakukan aksi demonstrasi Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6),.

Ketua Tim Hukum Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, tetap membacakan perbaikan.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membuka sidang sengketa hasil Pemilihan Umum 2019 pada Jumat (14/6) pukul 09.00.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade memastikan Ketua Tim Hukum.

Demi pengamanan sidang sengketa Pilpres 2019, polisi menutup Jalan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.

Juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono berharap pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menemukan keanehan dalam laporan sumbangan dana kampanye Pilpres 2019 yang dikeluarkan oleh pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf.

KPU akan menyerahkan jawaban dan bukti-bukti terkait gugatan pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penyerahan tersebut dijadwalkan dilakukan siang.

Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana enggan mengkomentari Yusril Ihza Mahendra yang menilai perbaikan gugatan Pilpres.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengklaim pihaknya melakukan pencegahan terhadap massa dari daerah yang hendak melakukan aksi saat sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah.