Bangkinang, Mimbarnegeri.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kampar, Jumat (2/1/2026), guna memantau dan memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. 

Kunjungan ini menjadi perhatian publik, mengingat Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.

Kegiatan monitoring tersebut berlangsung di Balai Bupati Kampar dan dihadiri oleh berbagai unsur legislatif, eksekutif, TNI-Polri serta pemangku kepentingan terkait.

Hadir dalam kesempatan itu Anggota Komisi III DPR RI Daerah Pemilihan Riau II Muhammad Rahul, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau H. Edi Basri, S.H., M.Si., perwakilan Danlanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., Pj. Sekda Kampar Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Taridi, S.H.I., serta Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan S, S.I.K.

Turut hadir pula perwakilan Dandim 0313/KPR, Danyonif 132/Bima Sakti, Anggota DPRD Kabupaten Kampar Fraksi Gerindra Ristanto, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Dr. Asmara Fitrah Abadi, Kepala Dinas Kominfo Kampar Lukmansyah Badoe, S.Sos., M.Si., Kepala Dinas Disdikpora Kampar Helmi, S.H., M.H., jajaran pejabat Polres Kampar, unsur Inspektorat, Camat Kampar, Koordinator Wilayah MBG Kampar, perwakilan satuan pendidikan, serta awak media.

Dalam sambutan Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Kabupaten Kampar. 

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

“Program MBG merupakan prioritas pemerintah daerah. Kami berkomitmen memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Bupati Kampar.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Rahul menekankan pentingnya pemenuhan standar gizi dan mekanisme pelaksanaan Program MBG sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Rahul meminta agar pelaksanaan program di wilayah Kecamatan Kampar dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Wakil Bupati Kampar yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah membentuk Satgas MBG hingga tingkat kecamatan. 

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan, memastikan kualitas makanan, serta mencegah terjadinya permasalahan di lapangan.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolres AKBP Boby Putra Ramadhan S, S.I.K., menyampaikan bahwa Polres Kampar telah mengambil langkah cepat dan terukur terkait permasalahan yang sempat muncul dalam pelaksanaan Program MBG di Kecamatan Kampar. 

Pihak kepolisian, kata Kapolres, telah memfasilitasi proses mediasi antara para pihak terkait. “Kami telah melakukan upaya mediasi terhadap pihak-pihak yang terlibat. Dari hasil mediasi tersebut, telah dicapai kesepakatan bersama sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi. Masing-masing pihak sepakat untuk membuat video klarifikasi sebagai bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat,” jelasnya.

AKBP Boby Putra Ramadhan juga menegaskan bahwa Polres Kampar mendukung penuh pelaksanaan Program MBG sebagai bagian dari program strategis pemerintah. Dukungan tersebut sejalan dengan komitmen Polres Kampar dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas keamanan di wilayah hukumnya.

“Polres Kampar berkomitmen mendukung Program MBG. Bahkan, dalam rangka mendukung ketahanan pangan, Polres Kampar telah memperoleh penghargaan tertinggi atas kontribusinya di bidang tersebut,” tambahnya.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kampar dapat berjalan semakin baik, berkelanjutan dan tepat sasaran. 

Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat sinergitas antara DPR RI, Pemerintah Daerah, TNI-Polri, seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan, mencegah berkembangnya isu negatif di masyarakat, dan memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. (***)