Pekanbaru, Mimbarnegeri.com – Suasana halaman Kantor Gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, pada Selasa (09/09/2025) pagi berubah riuh oleh suara lantang puluhan guru yang tergabung dalam Forum ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau.

Sekitar 30 orang guru datang membawa spanduk, bendera merah putih, dan mobil komando berisi pengeras suara. Mereka kompak menyuarakan tuntutan terkait kebijakan penempatan guru PPPK di Provinsi Riau yang dinilai belum berpihak kepada kesejahteraan guru.

Di atas spanduk besar yang terbentang, terpampang kalimat tegas: “Relokasi bijak, adil solusi terbaik bagi Guru ASN PPPK Riau. Guru membawak kesejukan.” Slogan itu seakan menjadi suara hati para guru yang berharap pemerintah lebih peka pada realitas kehidupan mereka.

Aksi ini dipimpin oleh Eko Wibowo selaku koordinator lapangan. Dengan nada tegas namun tetap tenang, ia memastikan bahwa aksi tersebut dilakukan secara damai. “Kami datang bukan untuk anarkis, tapi untuk memperjuangkan hak kami agar bisa mengajar dengan layak, dekat dengan keluarga, dan tetap menjaga keseimbangan hidup,” ujarnya.

Ada empat tuntutan utama yang disuarakan para guru PPPK: penempatan sesuai domisili KTP, kepastian jam mengajar yang jelas, perlakuan adil bagi guru yang harus jauh dari keluarga, serta perhatian khusus bagi guru yang mengalami musibah saat perjalanan menuju tempat tugas.

Kesaksian yang disampaikan dalam audiensi menggambarkan betapa berat perjuangan mereka. Yogi, guru PPPK asal Kabupaten Indragiri Hilir, menyebutkan adanya nota dinas yang merujuk pada PP Nomor 49 Tahun 2018 terkait relokasi guru pada semester 1 tahun ajaran 2025/2026. Relokasi ini, katanya, seharusnya diprioritaskan pada sekolah yang kekurangan guru akibat pensiun.

Sementara itu, Aminah Sanjaya dari Kepulauan Meranti dengan suara bergetar menceritakan perjuangannya mengurus proses relokasi. “Kami ingin tetap bisa mengabdi di dunia pendidikan, tapi jangan sampai keluarga kami terabaikan,” harapnya.

Kisah paling mengharukan datang dari Siti A Lubis, guru PPPK yang suaminya mengalami kecelakaan dan membutuhkan perhatian intensif. “Saya mohon, berikan kebijakan relokasi yang memudahkan. Kami ingin tetap mengajar dengan hati yang tenang, tanpa dihantui jarak jauh dari keluarga,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Juliana, guru dari Kabupaten Kampar yang telah 24 tahun menjadi honorer, juga menyampaikan harapannya agar kebijakan relokasi memberi kepastian dan keadilan. “Kami sudah lama mengabdi. Semoga perjuangan ini menghasilkan keputusan yang terbaik,” ungkapnya.

Sekitar pukul 10.15 WIB, perwakilan guru diterima pemerintah daerah untuk audiensi di Ruang Melati, Lantai III Kantor Gubernur Riau. Hadir sejumlah pejabat penting, di antaranya Aryadi, S.Sos (Karo Adpim Pemprov Riau), Dr. Arden Simeru, M.Kom (Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau), Endi Novely, S.T., M.T (Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian), dan Alfira, S.Sos (Kasubag Umum dan Kepegawaian).

Dalam audiensi itu, pemerintah menjelaskan bahwa penempatan ASN PPPK masih menunggu proses dan arahan dari pemerintah pusat. “Aspirasi bapak dan ibu guru sudah kami dengar. Semua masih dalam koordinasi. Targetnya, penerbitan SK 2024 selesai pada Oktober mendatang,” jelas Aryadi.

Endi Novely menegaskan bahwa pemerintah daerah hanya melaksanakan kebijakan pusat. Penempatan guru, katanya, sudah disesuaikan dengan kebutuhan formasi di sekolah. Sedangkan Dr. Arden Simeru menambahkan Pemerintah provinsi sangat memperhatikan guru karena guru adalah ujung tombak pendidikan. Namun semua tetap harus mengikuti aturan pusat.

Meski belum ada keputusan final, pernyataan pejabat Pemprov Riau memberi sedikit angin segar. Aryadi memastikan bahwa pemerintah daerah akan memperjuangkan aspirasi guru.

“Kami ingin solusi terbaik, agar guru bisa melaksanakan tugas dengan optimal sekaligus tetap bersama keluarga,” katanya.

Audiensi yang berlangsung selama dua jam lebih berakhir pada pukul 12.25 WIB. Perwakilan guru kemudian keluar dan menyampaikan hasil pertemuan kepada massa yang menunggu di luar. Situasi tetap tertib dan kondusif, sebelum akhirnya aksi dibubarkan secara damai pada pukul 12.38 WIB.

Aksi damai Forum ASN PPPK Guru 2022 Riau ini menjadi momentum penting bagi para pendidik untuk menyuarakan aspirasi mereka secara langsung. Di balik spanduk dan teriakan tuntutan, tersimpan harapan sederhana agar guru dapat mengajar dengan sepenuh hati, tanpa dihantui jarak, ketidakadilan, atau beban berat di luar profesinya.

Mereka percaya, kebijakan penempatan yang bijak dan manusiawi akan melahirkan pendidikan yang lebih baik di Bumi Lancang Kuning. Karena di tangan guru lah, masa depan generasi penerus bangsa ditentukan. (red)