JAMBI - Anggota Pansus IV DPRD Provinsi Jambi melaksanakan kunjungan kerja atau konsultasi ke Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Senin (28/8).

Konsultasi ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus IV, Fadli Sudria, hadir juga Wakil Ketua Pansus Khafid Moein dan anggota lainnya, ada Eka Marlina, M. Amin, Hakiman, Budiyako, Ezzaty, Kamal HG, Luhut Silaban, Ibnu Sina dan pendamping serta tenaga ahli.

Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria mengatakan, konsultasi ini terkait pembahasan Ranperda Provinsi Jambi tahun 2023, tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Jambi.

"Konsultasi ini dilaksanakan sejak tanggal 27-29 Agustus, tujuannya adalah sebagai bahan pengayaan di dalam materi Ranperda ini serta untuk mengetahui terkait penanganan konflik tenurial dan hutan adat," kata Fadli Sudria.

Ia juga mengatakan, dari konsultasi ini juga untuk mengetahui bentuk konvensasi masyarakat hukum adat yang dapat diberikan oleh pemerintah pusat. Tak hanya itu, kami juga ingin mengetahui apakah ada dukungan dana/anggaran dari pemerintah pusat dalam hal ini KLHK untuk masyarakat hukum adat," tutupnya.


sumber : TRIBUNJAMBI.COM