Pekanbaru - Sejumlah kepala daerah yang ada di Riau, ramai-ramai curhat soal jalan rusak hingga infrastruktur. Mereka curhat ketika kunjungan Komisi V DPR RI ke Riau. Pantauan detikSumut, kunjungan Komisi V DPR RI dilakukan sejak pagi tadi. Setelah kunjungan ke sejumlah wilayah, Komisi V langsung melakukan pertemuan malam ini di Balai Serindit, Pekanbaru.

Pertemuan dihadiri Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhammad Iqbal, dan dua anggota yakni Syahrul Aidi dan Effendi Sianipar. Selain itu, hadir sejumlah bupati dan wali kota di Riau dan Gubernur Syamsuar. Curhatan terkait jalan rusak pertama kali disampaikan oleh Bupati Pelalawan, Zukri Misran. Zukri Misran curhat kondisi jalan menuju kawasan wisata Ombak Bono di Teluk Meranti rusak hingga petani harus merogoh kocek besar untuk ongkos panen sawit.

"Jalan lintas Bono itu ada jalan rusak yang sulit digunakan. Masyarakat kami bahkan menggunakan transportasi air, petani kami kalau sawit harga di bawah Rp 2000. Itu sama pemilik kebun disuruh tukang panen untuk panen sendiri," kata Zukri di hadapan anggota DPR dan Gubernur Riau Syamsuar, Jumat (14/7/2023).

Zukri juga mengatakan lintas Bono adalah salah satu akses utama destinasi wisata Ombak Bono. Sayangnya, lokasi itu juga tetap sulit dilalui. "Lintas Bono ini salah satu destinasi wisata nasional. Bahkan ada Ombak Bono Teluk Meranti, ini menjadi ombak sungai terbesar kedua di dunia. Kami butuh suporting soal infrastruktur. Kami bangun kawasan wisata Bono, itu habis dihantam abrasi," ujar Zukri.

Tak hanya jalan, Zukri mengaku di wilayah Pelalawan masih ada daerah yang terisolir. Lokasi itu adalah kawaasan pulau dengan 5000 hektare tanaman padi sebagai salah satu sumber pangan di Riau. "Kami ingin sampaikan pulau terisolir, liatrik di sana masih 12 jam setiap harinya. Padahal pulau ini ada 5000 Ha tanaman padi di situ, pulau Mendol dan masih ada potensi 5-7 ribu hektare tanaman pangan. Tapi kondisi infrastruktur mempeihatinkan sekali," katanya.

Persoalan jalan dan insfrastruktur juga turut disampaikan Plt Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) Asmar. Asmar curhat banyak infrastruktur belum bagus di daerah kepulauan tersebut. "Infrastruktur jalan di Meranti ini sangat memprihatinkan, pelabuhan juga parah. Abrasi juga setiap tahun sampai 12 meter, mohon kiranya dibantu," kata Asmar. Asmar berharap Komisi V bisa memberi bantuan penanganan infrastruktur. Sebab beberapa titik infrastrukturnya masih belum memadai.

"Saya harap Komisi V mohon bantuannya. Luncurkan apa yang bisa diluncurkan ke Kepulauan Meranti, yang penting dapat membantu masyarakat Meranti," katanya. Wakil Bupati Indragiri Hilir, Syamsuddin Uti Wakil Bupati Indragiri Hilir, Syamsuddin Uti yang hadir juga menyinggung soal kondisi infrastruktur. Ia menyinggung soal kondisi jembatan shiratal mustaqim yang sempat viral beberapa waktu lalu. "Kami banyak jembatan rusak. Sehingga sering diviralkan kemana-mana, kami ada jembatan shiratal mustaqim itu sampai ke mana-mana, sampai ke Malaysia juga itu," kata Syamsuddin.

Syamsuddin mengakui APBD di daerahnya tak sanggup untuk mendanai instastruktur. Dia bahkan sampai mengaku bingung saat ditanya masyarakat "APBD kita pak tidak mampu, sekarang ini jalan provinsi dan pusat tak teratasi. Kami ini susah jawab kepada masyarakat, kami bilang ini jalan provinsi, pusat masyarakat bilang 'kan kamu bupati, wakil bupati masa nggak bisa' ini jadi persoalan," katanya.

Terakhir, dia menyinggung kondisi jalan di Indragiri Hilir milik provinsi dan pemerintah pusat yang belum bisa diatasi. Akibatnya, masyarakat susah. "Daerah kami ada pelabuhan batu bara yang bisa merusak jalan kami. Kalau masalah jalan Pelalawan-Pulau Burung kalau bisa ini disambung cepat. Jalan Indragiri Hilir ke Tanjung Jabung, Jambi," katanya.

Hingga berita ini dibuat, diskusi masalah infrastruktur di Riau masih berlangsung. Diskusi dipandu langsung Gubernur Riau membahas persoalan infrastruktur jalan, sekolah hingga transportasi. Simak Video "Penampakan Jalan Rusak di Kudus, Berlubang Hingga Ada Truk Terguling".* 

sumber :  detik sumut.