PEKANBARU - Sekretaris Komisi II DPRD Riau Husaimi Hamidi ikut menyoroti kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM disebutnya bukan solusi mengatasi masalah ini.

Dia mengatakan, masyarakat ekonomi ke bawah yang paling terdampak akibat kenaikan BBM.

"Yang terpuruk masyarakat menengah ke bawah. Jadi pemerintah harus mengawasi stabilitas harga kebutuhan di pasaran karena ini akan berdampak terhadap harga kebutuhan seperti beras, gula, cabai, dan sebagainya," kata Husaimi, Jumat (9/9/2022).

Politisi PPP ini meminta pemerintah jangan hanya mengambil kebijakan demi mengurangi beban APBN, tapi juga harus hadir di tengah kesulitan masyarakat akibat kenaikan harga BBM.

"Jangan hanya menaikan harga minyak tapi tak bisa menjaga stabilitas harga pasar. Makanya menteri-menteri yang mengurus terkait ekonomi itu harusnya dari kalangan ekonom yang bisa menguasai pasar, dia harus mampu menganalisa tentang berapa dampak kenaikan BBM ini. Karena semua kebutuhan masyarakat terdampak kenaikan BBM, terutama transportasi," ujar dia.

Menurutnya, BLT BBM sebesar Rp250 ribu per bulan untuk masyarakat prasejahtera yang diberikan oleh pemerintah tidak menyelesaikan masalah.

"Uang segitu dapat apa. Pemerintah harus tetap memberi subsidi ke masyarakat tapi ya pastikan tepat sasaran. Masalahnya, pemerintah sampai hari ini tak punya data warga miskin, sehingga banyak juga orang kaya dapat juga subsidi," katanya.

Kenaikan BBM subsidi, kata dia, menambah beban masyarakat di saat harga pupuk sawit mahal sedangkan harga TBS sawit terus turun.

"Tak pernah harga sawit naiknya lebih besar daripada turunnya. Saya punya laporan data harga TBS setiap bari. Tidak sesuai biaya yang dikeluarkan petani sawit dengan pendapatan," ucapnya.(hrc)