PEKANBARU - Mediasi antara massa buruh dan DPRD Riau saat unjuk rasa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Gedung DPRD Riau, Selasa (6/9/2022) tidak berjalan mulus. Pengunjuk rasa mengancam akan datang dengan massa yang lebih banyak.

"Apakah perjuangan kita sudah selesai kawan-kawan," kata Orator Aksi diiringi teriakan belum dari seluruh buruh yang hadir.

Massa aksi unjuk rasa ini mengancam akan datang kembali pada tanggal 13 September mendatang. Tuntutan yang akan disampaikan masih tetap sama, yakni menolak kenaikan harga BBM.

"Kami akan kembali tanggal 13 nanti dengan massa yang lebih banyak lagi. Kami sangat kecewa hanya satu anggota dewan yang menemui kami. Kami akan berada di depan. Kami tidak akan gentar," teriak orator aksi.

Sebelumnya, pengunjuk rasa dari kalangan buruh ini dipersilahkan masuk menuju ruang medium Gedung Rakyat itu. Ada 10 perwakilan buruh yang menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Riau yang ada. Namun, perwakilan buruh ini kecewa, lantaran hanya 1 dari 65 anggota DPRD Riau yang hadir menemui perwakilan pengunjuk rasa.

"Itu kebiasaannya begitu. DPRD modelnya kan begitu. Yang melayani cuma satu, padahal dia ada 65. Ya kecewa lah. Bukan ketuanya," kata Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Riau Erik Suryadi saat dikonfirmasi lantaran hanya ada satu anggota DPRD Riau.

Ia ingin, DPRD menjalankan fungsi dan regulasinya. Artinya, kata Erik, DPRD harus pro rakyat, juga harus tolak BBM naik. Sebab, belum saatnya BBM naik dalam kondisi ekonomi masih sulit.

"Akibat kenaikan BBM ini semua jadi naik. Semua harga jadi tidak stabil, yang paling parah buruh. Buruh merasakan dampak itu semua. Makin banyak rakyat jadi miskin. Dengan kenaikan BBM, masyarakat menengah itu bisa jadi miskin," kata dia.

Kondisi itu bisa terjadi lantaran semua harga naik dan tidak diawasi. Harusnya ada kontrol, sehingga BBM saja yang naik, ekonomi masyarakat aman.

"Ini nggak, setiap BBM naik implementasinya melebar kemana-mana," jelasnya.

Ada empat tuntutan para pengunjuk rasa ini, yakni menolak kenaikan harga BBM, menolak omnibus Law, naikkan UMK 2023 sebesar 13 persen, dan laksanakan reformasi agraria dan wujudkan kedaulatan pangan.(clc)