PEKANBARU - Pj Wali Kota Pekanbaru berencana akan meninjau ulang kenaikan tarif parkir di Kota Pekanbaru. Pihak legislatif bahkan meminta agar Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun mencabut atau membatalkan peraturan tersebut.

Pasalnya, kondisi ekonomi masyarakat yang belum begitu pulih akibat pandemi Covid-19. Apalagi kenaikan BBM bersubsidi, harga sembako, maka tarif baru parkir Pekanbaru dinilai jadi beban pengeluaran masyarakat.

"Jangan buat masyarakat makin terluka, dibebani dengan beragam kenaikan kebutuhan hidup. Jadi tolong kepada Pj Walikota peka dengan kondisi masyarakat saat ini, "ungkap Wakil Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Hj Arwinda Gusmalina, Selasa (6/9/2022)

Menurut politisi PAN ini, alasan untuk meningkatkan PAD menjadi alasan yang mendasar, namun yang tak kalah penting rasa kenyamanan dan keamanan masyarakat dilapangan jauh lebih penting untuk menjadi dasar kenaikan tarif parkir.

"Kalau soal uang parkir naik masyarakat ribut untuk apa. Kita melihat situasi sekarang belum pas untuk menaikkan tarif parkir. Tidak ada yang dilanggar, kalau Pak Pj Wako mencabutnya. Makanya, lakukan lah, cabut dan batalkan," sebut Arwinda.

Keinginan Srikandi PAN agar Pj Wali Kota Muflihun segera membatalkan tarif parkir baru ini, agar tidak terjadi masalah baru dilapangan.

"Jujur saja, setelah membaca pernyataan Pak Pj Wako tak bisa berbuat apa-apa tentang ini, sangat kita sayangkan. Padahal produk Perwako itu bisa dibatalkan. Lagi pula, jika memang mau naik, harus gunakan regulasi Perda, yang dibahas bersama DPRD," terangnya.

Lebih lanjut Arwinda meminta kepada Pj Walikota Muflihun, untuk melihat kondisi ril di lapangan. Bukan laporan bawahannya, yang notabenenya pasti laporan yang terbaik. Sementara laporan sisi lainnya, dipastikan ditutup-tutupi.

"Jangan hanya karena persoalan ini, kepercayaan masyarakat terhadap Pak Pj Wali Kota, jadi luntur. Masih banyak PR yang harus diselesaikan lagi," pintanya. (hrc)