Jakarta -- Sebuah studi mengungkap bahwa mayoritas warga Indonesia menaruh harapan tinggi kepada pemerintah untuk bisa mengurangi kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Studi itu dilakukan Pusat Komunikasi Perubahan Iklim Universitas Yale di Amerika yang bekerja sama dengan Development Dialogue Asia, Communication for Change dan Kantar Indonesia. Studi ini bertujuan membandingkan pengetahuan dan sikap warga di sejumlah negara, termasuk Indonesia, mengenai perubahan iklim.

Studi tersebut dilakukan pada periode Juni-Juli 2021 dengan melakukan wawancara terhadap 3,490 orang Indonesia berusia 16 tahun secara nasional di 34 provinsi.

Hasilnya, sebanyak 75 persen responden di Indonesia meletakkan harapan tertinggi pada pemerintah untuk bekerjasama mengurangi kerusakan lingkungan akibat manusia. Kemudian disusul masyarakat (73 persen) dan warga Indonesia sendiri (71 persen).

"Temuannya mengindikasikan bahwa pemerintah, sektor bisnis, para edukator dan masyarakat sipil perlu bekerja bersama untuk membangun pemahaman bersama dan mendukung aksi-aksi iklim," kata Anthony Leiserowitz, PhD, peneliti utama studi tersebut, dikutip Jumat (6/10).

Meskipun Indonesia termasuk negara yang rentan akibat perubahan iklim, penelitian mengenai persepsi masyarakat dalam hal ini belum banyak. Hasil studi Yale ini memberikan arahan yang lebih jelas bagi para pelaku dan aktivis perubahan iklim di Indonesia, termasuk yang bergerak di bidang komunikasi perubahan iklim dan juga bagi pemerintah dalam upayanya melayani masyarakat.

Namun begitu, sebetulnya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu banyak mengenai pemanasan global atau krisis iklim.

Studi yang sama juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia hanya mengetahui sedikit mengenai pemanasan global atau bahkan belum pernah mendengarnya. Sebelum menerima penjelasan mengenai pemanasan global, responden ditanyai seberapa banyak mereka mengetahui tentang pemanasan global.

"Dalam konteks ini, sebagian besar orang Indonesia (76 persen) mengatakan bahwa mereka "sedikit" mengetahui tentang pemanasan global (55 persen) atau "tidak pernah mendengarnya" (20 persen)," demikian mengutip laporan hasil studi.

Sebaliknya, 22 persen orang di Indonesia mengatakan bahwa mereka tahu "sedikit" tentang pemanasan global dan hanya 2 persen yang mengatakan bahwa mereka tahu "banyak" mengenai pemanasan global.

Apa yang sudah dilakukan pemerintah?
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan, Jokowi mewanti-wanti masyarakat mengenai ancaman krisis dari perubahan iklim yang kian nyata.

"Hati-hati, ancaman perubahan iklim sudah nyata dan dirasakan semua negara di dunia," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Menurut Jokowi cuaca dan suhu Bumi yang memanas tak hanya dialami Indonesia, melainkan berbagai negara dari seluruh penjuru dunia.

Dalam gelaran KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim atau COP 26 pada 2021 lalu, Jokowi juga sempat menyinggung masalah ini. Menurut dia perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global.

Ia menjelaskan bahwa dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim.

"Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan turun 82 persen pada 2020," kata Jokowi saat itu, melansir laman resmi Presiden RI.

Jokowi turut mengklaim Indonesia telah merehabilitasi hutan mangrove seluas 600 ribu hektare sampai 2024, terluas di dunia. Ia juga mengklaim Indonesia telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara tahun 2010-2019.

Sementara, di sektor energi, Indonesia mulai mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dan pembangunan pembangkit tenaga surya terbesar di Asia Tenggara. Tidak hanya itu, Indonesia juga akan memanfaatkan energi baru terbarukan, termasuk biofuel, serta pengembangan industri berbasis energi bersih, termasuk pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara.*

sumber : CNN Indonesia