PEKANBARU - Presiden  RI Joko Widodo (Jokowi) perintahkan Gubernur Riau, Syamsuar bersama Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi untuk menyelidiki masalah sengketa lahan di Desa Pangkalan Gondai Kabupaten Pelalawan.

Salah seorang masyarakat yang berasal dari Pelalawan, Mardani menyampaikan uneg - unegnya terhadap Presiden Jokowi tentang masalah sengketa lahan yang terjadi di Desa Pangkalan Gondai.

"Pak Jokowi, tolong bantu kami, saya dari Pelalawan ingin meminta bantuan kepada bapak terkait lahan kami yang dieksekusi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)," ungkapnya, Jumat (21/2) sore di Taman Hutan Raya Tahura.

Dan untuk sekarang, sambungnya, masih ada sekitar 1.300 hektare lagi lahan kami yang masih diincar oleh Dinas LHK.

Dikatakannya, saat ini alat berat (Eskavator) masih ada di lahan mereka, dan belum keluar hingga sekarang.

Ia mengatakan bahwa pemilik alat berat tersebut adalah PT Peputra Supra Jaya. "Jadi tolonglah kami yang rakyat kecil ini Bapak Jokowi, karena merasa sangat terancam," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Gubernur Riau, Syamsuar bersama Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi untuk melakukan pengecekan sengketa lahan yang terjadi di Desa Pangkalan Gondai Kabupaten Pelalawan tersebut.

"Pak Gub, bersama Bapak Kapolda juga untuk tolong cek di lapangan masalah sengketa lahan itu. Jadi tolong diselesaikan masalah tersebut," sebut Jokowi.

"Kalau nanti tidak selesai, saya (Jokowi) akan turunkan nanti dari Jakarta, jadi tolong ditangani," ungkapnya.

Di katakannya, di seluruh tanah air, masalah sengketa lahan seperti ini memang banyak sekali. Bukan hanya puluhan dan ratusan, tetapi ribuan masalah sengketa lahan seperti ini terjadi.

"Maka dari itu, inilah sebetulnya fungsi dari tujuan pemerintah memberikan sertifikat dan SK - SK seperti ini, dengan alasan, supaya tidak ada lagi terjadi kasus sengketa - sengketa lahan seperti yang terjadi sekarang," tuturnya.(hrc)