PEKANBARU - Demi tercapainya kondisi yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pemerintah telah menetapkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

"Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau harus dapat memastikan Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat," kata Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar saat Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Kota dalam Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat di Provinsi Riau Tahun 2022, bertempat di Gedung Daerah Balai Serindit, Kota Pekanbaru pada Rabu (13/7/2022).

Gubri Syamsuar mengatakan bahwa merujuk data Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dirilis oleh BPS, persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Provinsi Riau adalah 64,72 persen atau peringkat 24 dari 34 provinsi dan dibawah rata-rata nasional yakni 68,36 persen. Sehingga, sekitar 31,64 persen masyarakat Riau belum terlindungi urusan kesehatannya dan termasuk didalamnya masyarakat miskin.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 28 Februari 2022 cakupan kepesertaan mencapai 78,74 persen. Artinya lebih dari 20 persen masyarakat Riau yang urusan kesehatannya belum terlindungi oleh program pemerintah berupa Jaminan Kesehatan Nasional.

Di Provinsi Riau, kata Gubri bahwa Kabupaten Rokan Hulu memiliki cakupan kepesertaan terendah yakni sebesar 63,91 persen. Sementara itu Kabupaten Kepulauan Meranti adalah daerah yang sudah mencapai cakupan kepesertaan diatas 95 persen atau 99,79 persen.

"Kesadaran masyarakat dan upaya pemerintah daerah dalam hal ini harus kita apresiasi dan Insya Allah besok kami akan konsultasi ke Kementerian Sosial dalam rangka untuk memastikan data DTKS ini pak, terutama yang berkaitan Jaminan Kesehatan kita ini," ungkapnya.

Selanjutnya, Gubri menekankan bahwa perlu strategi untuk meningkatkan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan serta dibutuhkan upaya yang serius terutama bagi pemerintah daerah untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya Jaminan Kesehatan sebagai upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat terjamin kesehatannya.

"Dalam rangka ini memang kita sudah menandatangani komitmen bersama pada beberapa hari yang lalu bersama para Bupati/ Wali Kota dan juga termasuk Deputi BPJS Kesehatan yang ada disini," sebutnya.(*)