Laporan Ir.M Ke Polres Dumai Senjata Makan Tuan?

Keluarga Besar (alm) Kelompok Sayang, pemilik Tanah yang di klaim PT.Tristar
Dumai - mimbarnegeri.com, Laporan Ir. Murnis ke Polres Udan (untuk dan atas nama) PT. Tristar Palm Internasional (TPI) lokasi lahan di sebut-sebut terletak di RT – 09 Kelurahan Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai Sembilan Dumai ke Polres Dumai terkait dugaan Penyerobotan berdasarkan Pasal 385 KUHP Laporan tersebut terindikasi sangat terburu-buru, boleh jadi ceroboh, patut untuk dipertanyakan.
Berdasarkan data yang dikumpulkan P3KD Riau, lahan yang di klaim oleh Ir. Murnis bisa jadi salah alamat. Sebab di lokasi itu ada kelompok Alm. Sayang dan PT. Nurinta Baganyasa Berdasarkan pengambilan titik koordinat geografis oleh Perkumpulan Penggiat Penyelamat Kekayaan Daerah (P3KD) Riau atas lokasi lahan yang sama, ketika dikonfirmasi terkait status kawasan di Kelurahan Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai Sembilan Dumai dengan surat No : 18/P3KDR/Konf/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru.
Disebutkan bahwa berdasarkan tumpang tindih titik kordinat Ketua Perkumpulan Penggiat Penyelamat Kekayaan Daerah Provinsi Riau No.18/P3KDR/Konf/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 Terhadap Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 377/Kpts-II/1997 tanggal 21 Juli 1997 tentang Pelepasan sebagaimana kawasan hutan yang terletak di kelompok hutan S. Mampu – S. Teras Kabupaten Daerah Tkt-II Bengkalis. Daerah Tkt-I Propinsi Riau untuk penggunaan kawasan industri atas nama PT. Nurinta Baganyasa sesuai surat nomor : 519/BPKH.XIX/PKH/9/2020 tanggal 3 September 2020 Perihal : Telaah Status Titik Kordinat Kemeterian Lingkungan Hidup Kehutanan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru. Hasil telaah selengkapnya adalah sebagaimana tergambar pada peta terlampir.
Penelusuran P3KD Riau menyebutkan bahwa PT. Nurinta Baganyasa dengan surat tanggal 5 Agustus 1993 Nomor : 001/NB-Preskom/VIII/1993 telah mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan yang terletak di kelompok hutan S. Mampu – S. Teras Kabupaten Daerah Tkt-II Bengkalis Propinsi Daerah Tkt-I Riau untuk pembangunan kawasan industry
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 377/Kpts-II/1979 Tentang Pelepasan sebagaimana kawasan hutan yang terletak di S.Mampu-S.Teras Kabupaten Daerah Tkt-II Bengkalis Propinsi Daerah Tkt-I Riau seluas 1048 ha untuk pembangunan kawasan industry atas nama PT. Nurinta Baganyasa.
Dengan adanya SK Menteri Kehutanan No.377/Kpts-II/1979 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan beberapa kalangan menilai bahwa laporan Ir.Murnis ke Polres Dumai terkait dugaan “penyerobotan” KUHP Pasal 385 boleh jadi ceroboh, sehingga berdampak terhadap warga pemilik lahan kelompok Alm. Sayang yang belakangan ini berurusan dengan Polres Dumai karena dijadikan sebagai terlapor terkait dugan penyerobotan. P3KD Riau sebagai penerima kuasa ahli waris Kelompok Alm. Sayang akan mengadukan balik Ir.Murnis dengan pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan.
Mestinya yang melaporkan P3KD Riau beserta anggotanya adalah PT. Nurinta Baganyasa, meskipun PT. Nurinta Baganyasa telah mengantongi izin pelepasan, pada tahun 1997 namun bisa di perdebatkan sebab surat kelompok atas nama Alm. Sayang diterbitkan dengan nomor surat : 03/BB/1979 oleh Penghulu Basilam Baru dan pecahannya berdasarkan surat keteranga tahun 1983 yang di terbitkan Penghulu Basilam Baru di Ketahui Camat Bukit Kapur Kabupaten Bengkalis
Meski bersifat Undangan yang disampaikan Polres Dumai terhadap kelompok ahli waris Alm. Sayang yang mengerjakan lahan untuk dijadikan lahan pertanian dan tanaman pangan warga yang diundang tetap koperatif dengan memberikan keterangan terkait dugaan penyerobotan. Padahal lahan yang dikerjakan kelompok ahli waris Alm. Sayang tidak pernah digadaikan maupun dialihkan kepada pihak lain, maupun dihibahkan. Lahan kelompok Alm Sayang merpakan warisan, pemiliknya 24 orang.
Ajaib lahan milik orang lain dijual, perbuatan menjual lahan yang bukan miliknya jelas pekerjaan mafia tanah yang dikendalikan orang-orang berduit terkait hal ini Polres Dumai bersama jajarannya diharapkan bekerja extra ketat, untuk melakukan penyelidikan dan mengusut sampai tuntas untuk membasmi para mafia tanah, sesuai pesan Presiden-RI Jokowi  dalam setiap kesempatan mengatakan “Jangan ada aparat hukum yang dibajak mafia” terkait mafia tanah di Dumai P3KD Riau telah melaporkannya ke Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri dan Kementerian ATR/BPN Pusat (redaksi).