Sabtu, 14 Desember 2019
Follow:
 
Pekanbaru
PTPN 5 Abaikan Putusan PN Bangkinang

Pekanbaru - - Rabu, 20/11/2019 - 15:37:48 WIB
Asri Auzar Wakil Ketua DPRD Prov.Riau (kanan) bersama
S.Purba (Kiri) Pimred Majalah Sabda Republik
TERKAIT:

Pekanbaru-mimbarnegeri.com, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau H. Asri Auzar kritisi Soal aktivtas PTP Nusantara 5 Sei. Batu  Langka dan Sei Air Jernih Tapung Kabupaten Kampar Riau melakukan pemanenan dilokasi lahan yang sudah diputuskan PN. Bangkinang, artinya lanjut Asri Auzar bahwa PTPN 5 tidak taat hukum, dengan mengabaikan putusan Pengadilan, putusan PN Bangkinang yang sudah inkrah, tidak dipatuhi. Putusan siapa lagi yang harus ditaati PTPN 5 sebagai perusahaan BUMN semi pelat merah harus menunjukkan suri tauladan kepada masyarakat, barang yang sudah menjadi milik Negara tanaman apapun yang ada diatasnya, jangan diambil, bilamana diambil yang sudah menjadi milik Negara sama dengan mencuri tegas Asri Auzar dalam keterangan pers kepada awak media ini Rabu (20/11/2019) diruang kerjanya.
Menurut Asri Auzar yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau mengatakan bahwa tanah seluas 2823 ha, yang berada dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sudah inkrah, berdasarkan putusan PN Bangkinang No.38/Pdt.G/2013/PN.BKN artinya kawasan HPT tersebut kembali dikuasai Negara kawasan HPT tersebut menjadi barang milik Negara (BMN) berupa tanah, kenapa justru buah sawit yang ada di atas tanah yang sudah menjadi BMN tersebut dipanen, pertanyaannya duitnya dikemanakan, dan pajaknya disetor kepada siapa. Sebab kebun sawit yang berada dalam kawasan yang tidak berizin tidak bisa dipungut pajaknya tegas Asri Ausar seraya menambahkan pak wartawan tolong kumpulkan data hasil panenan PTPN 5 yang di batu langka dan Sei. Air Jernih, laporkan ke DPRD kita akan panggil hearing PTPN 5 untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang mengabaikan putusan PN Bangkinang tersebut terangnya.
Dikatakan Asri Auzar bahwa Kawasan HPT Sei. Batu Langka dan Sei. Air Jernih yang telah diputuskan oleh PN. Bangkinang. PTPN 5 punya kewajiban untuk melakukan  penebangan pohon sawit yang ada diatas tanah seluas 2523 ha, serta menghutankan kembali kawasan HPT tersebut, adalah menjadi tanggung jawab PTPN 5. Ujarnya
Keterangan yang dihimpun awak media ini menyebutkan bahwa PTPN 5 Batu Langka dan Sei. Air Jernih Tapung Kampar  hingga Senin (18/11/2019) masih melakukan aktifitas pemanenan buah sawit. Sumber yang memantau aktifitas pemanenan dilokasi yang telah di Putuskan PN. Bangkinang melaporkan per-hari setidaknya 4 truk coll diesel, buah sawit tersebut diolah oleh PTPN 5 di PKS Tamora menjadi CPO (crude palm oil) 4 truk cool diesel yang mengangkut sawit dari lokasi yang telah ditetapkan PN Bangkinag tersebut dikawal oleh oknum preman dengan mengenderai mobil mini bus L 300 merek mitsubisi. 
Perkumpulan Penggiat Penyelamat Kekayaan Daerah (P3KD) Provinsi Riau  mendukung Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau H. Asri Auzar untuk melakukan hearing dengan PTPN 5 terkait pemanenan dan pemasaran buah sawit dari lokasi yang telah ditetapkan PN. Bangkinang bahwa areal yang telah diputus itu kembali kepada Negara. Penjualan buah sawit dan pemanenan yang dilakukan PTPN 5 dari areal yang diputuskan PN. Bangkinang patut dipertanyakan dalam hearing di DPRD Provinsi Riau ujar Ketua Umum P3KD Provinsi Riau S.Purba
S.Purba juga mendorong Tim bentukan Gubernur Riau H. Syamsuar tentang Pembentukan Tim Terpadu, terkait Penertiban Kawasan/lahan Illegal di Provinsi Riau berdasarkan KPTS. No.911/VIII/2019. Tim Terpadu diketuai Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution diharapkan segera melakukan pengusutan terkait dugaan pajak yang tidak dibayar oleh PTPN 5 atas kebun sawit Sei. Batu Langka dan Sei Air Jernih  seluas 2823 ha itu, sebab sudah diputuskan PN Bangkinang  namun PTPN 5 Masih saja beraktivitas melakukan pemanenan, dan mengolah buah sawit menjadi CPO.
Kabag Humas PTPN 5 Sampe Sitorus dikonfirmasi awak media ini melalui WhatssApp belum lama ini, terkait aktifitas pemanenan buah sawit oleh PTPN 5 Sei. Batu Langka dan Sei. Air Jernih Tapung dilokasi yang dimenangkan penggugat Yayasan Riau Madani namun hingga berita ini masuk ke meja redaksi belum terjawab. (PUR). 

Komentar Anda :
 
HOME | REGIONAL | POLITIK | EKONOMI | PERISTIWA | AGROBISNIS | BUDAYA | PENDIDIKAN | PARLEMEN | INDEKS
Redaksi | Info Iklan | Disclaimer
Copyright 2012-2019 PT. MIMBAR ANUGERAH NEGERI PERS, All Rights Reserved