Jakarta -- Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso menyatakan pihaknya sama sekali belum berencana untuk menggerakkan aksi 'people power' dalam mengawal penghitungan suara.

"Tapi kalau kami dari partai politik memang belum berpandangan ke arah sana (aksi people power)," kata Priyo di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (25/3).

Ia mengakui inisiasi aksi 'people power' dikemukakan oleh tokoh pegiat demokrasi yang memang berada di barisan pasangan Prabowo-Sandiaga, seperti Amien Rais dan Eggi Sudjana. Aksi tersebut, menurut dia, juga diperbolehkan dalam iklim demokrasi yang dianut di Indonesia sepanjang dalam koridor yang berlaku.

"Pandangan yang dalam koridor untuk menyampaikan 'people power' dan seterusnya itu adalah suatu hal yang biasa dalam demokrasi," kata dia

Lebih lanjut, Priyo menyarankan agar aksi 'people power' itu lebih baik dijalankan dalam rangka mengoreksi kecurangan yang terdapat di Pemilu 2019 ini. Ia tak ingin aksi tersebut justru digunakan untuk merusak tatanan demokrasi yang telah dijalankan di Indonesia.

"Asal 'people power' yang dimaksud adalah tipe power dalam rangka mengoreksi kecurangan-kecurangan dan memperbaiki ini, menyuarakan kebenaran dan tetap dalam tahapan, tidak boleh merusak," kata dia.

Disisi lain, Priyo menilai dirinya lebih setuju bila dibentuk tim independen pencari fakta kecurangan Pemilu 2019 ketimbang 'people power'.

Sebab, kata dia, tim itu nantinya bisa berjalan bersama-sama dengan kelompok masyarakat sipil untuk menyelidiki berbagai dugaan pelanggaran Pemilu dengan mekanisme yang jelas.

"Saya berpandangan kalau itu nanti diusulkan saya termasuk yang ikut menyetujui, tapi silakan karena ini kan ranah dari apa itu para pejuang atau masyarakat sipil," kata dia.(cnn)