Pasaman, – Intruksi Plt Bupati Pasaman, Sabar AS, yang dinilai menghilangkam peran Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pasaman makin merebak. Tak tanggung – tanggung, Dosen Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara (HTN/HAN) Fakultas Hukum Universitas Riau (UNRI), Dr (Cand). Zulwisman, SH.,MH ikut memberikan padangannya.

“Statement atau perintah sang Plt Bupati sangat disayangkan, karena ini akan berdampak buruk bagi penyelenggaraan pemerintahan”, kata Zulwisman, Candidat Doktor Ilmu Hukum UNAND kepada deliknews.com, Sabtu (11/11/23).

Disampaikan Zulwisman, Plt Bupati harus memahami dan patuhi prosedural dalam melahirkan kebijakan publik, terutama dalam hal beschikking dalam dimensi hukum administrasi negara.

“Ada hal-hal yang memang tak bisa tidak sang Sekda harus dilibatkan. Apabila tidak dilibatkan, maka tentu secara hukum administrasi kebijakan itu rentan cacat prosedural. Jika begini akan menggambarkan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik”, ungkapnya.

Baca Juga :  Maraondak Buka Suara Terkait Intruksi Plt Bupati Pasaman Larang ASN Berurusan dengan Sekda: Itu Kebijakan Pimpinan
Zulwisman menyarankan sebaiknya Plt Bupati mengajak Sekda untuk duduk bersama, karena menghilangkan peran Sekda dalam penyelenggaraan pemerintahan itu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

“Sekda jelas merupakan jabatan penting dan puncak bagi Aparatur Sipil Negara. Perannya sangat jelas dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam dimensi UU Pemerintahan Daerah”, tukas Zulwisman.

Sebagaimana sebelumnya diberitakan bahwa rekaman suara bernarasi Plt Bupati Pasaman, Sabar AS, menginstruksikan semua surat menyurat tidak lagi melalui Sekda tapi langsung ke Asisten kemudian ke Bupati dan meminta agar tidak berurusan dengan Sekda, beredar.

Berdasarkan penelusuran dan sumber media ini, rekaman suara itu diambil saat rapat Plt Bupati Pasaman, Sabar AS dengan para Pimpinan OPD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Staf Ahli, dan Asisten Pemkab Pasaman di Kantor Bupati Pasaman pada 6 November 2023 kemarin. Rapat tersebut dipimpin Plt Bupati, Sabar AS, dan tidak dihadiri Sekda Pemkab Pasaman, Maraondak.

Rapat tidak dihadiri Sekda, Maraondak sejalan dengan pernyataan Plt Bupati, Sabar AS ketika memberikan arahan pada saat apel pagi, bahwa rapat tidak akan dihadiri Sekda, karena Sekda ada urusan, dan banyak keperluan.

“Dalam rangka efektivitas pemerintahan daerah, sekarang tidak ada wakil, yang ada bupati. Karena itu Bapak dan Ibu, jadi untuk akselerasi, efektivitas dan percepatan pemerintah daerah, maka hari ini kedepan. Pertama semua surat dari OPD, camat, bidang terkait, dari asisten langsung ke saya. Paham”, kata Plt Bupati dalam rapat tersebut.

Sabar AS mencontohkan, misal OPD yang dibawah asisten 1, surat diberikan ke asisten, asisten ke bupati. Begitu juga asisten 2 dan 3. Semua surat menyurat dipercepat dari OPD ke asisten langsung ke bupati.

“Oleh karena itu, maka karena urusan langsung ke saya melalui asisten, tidak perlu lagi melalui Sekda. Paham. Karena surat menyurat dari Bapak Ibu sekalian, dari camat, OPD, dinas, badan, diteruskan ke asisten, asisten ke saya, maka tidak perlu lagi berhubungan dengan Sekda”, ucapnya.

“Saya tegaskan ya, tidak perlu lagi berhubungan dengan Sekda. Saya minta Pol PP. Kalau masih ada lagi berhubungan dengan Sekda, ambil dokumennya. Kasih laporan ke saya”, tegasnya kembali.

Baca Juga :  Segera Rapat, Komisi I DPRD Pasaman Potensi Panggil Plt Bupati dan Sekda
Mengikapi rekaman beredar itu, Plt Bupati Pasaman, Sabar AS, diwawancara awak media terkait intruksi administasi langsung ke bupati tidak melalui Sekda. Menurutnya, itu implementasi dari pesan Benny Utama (mantan Bupati Pasaman).

“Itu merupakan implementasi dari pesan Bapak Haji Benny Utama, agar semua ASN tegak lurus, loyal, dan komitmen dalam konteks bagaimana membangun kondusifitas dan kemamanan dan solidaritas pemerintahan. Perintah saya agar  solidaritas pemerintahan bisa terjaga dengan baik”, terang Sabar AS di halaman Kantor Bupati, Jum’at (10/11/23).

Sedangkan, Benny Utama mantan Bupati Pasaman yang saat ini maju sebagai Calon Anggota DPR RI, ketika dihubungi mengatakan yang Ia maksud adalah profesional dan tegak lurus ke pimpinan.

“Bapak bupati kita (Sabar AS) itu salah sebut. Yang benarnya, Sekda kebawah harus profesional dan tegak lurus ke pimpinan, itu saya sampaikan di apel pagi sehingga semua orang mendengar”, jelas Benny Utama kepada media melalui telepon, Sabtu (11/11/23).*

sumber: Deliknewscom